the gist.
Hanya yang berubah di dunia hari ini

Great Powers

Tidak Ada Kerja Sama Ekonomi Sebelum Perang Usai: Ketegasan AS dan Pertanyaannya

2 September 2026·3 menit baca
Illustration: The Gist · Ilustrasi editorial yang dibuat dengan AI

Pada 31 Agustus 2026, di KTT G20, Menteri Keuangan AS Scott Bessent dengan tegas menyampaikan kepada Menteri Keuangan Rusia Anton Siluanov bahwa kerja sama ekonomi tidak mungkin dilakukan "sampai perang berakhir." Ini bukan sekadar penolakan diplomatik, tetapi menantang kita untuk memahami hubungan kompleks antara perang dan ekonomi. Apakah strategi menolak kerja sama ekonomi selama perang adalah cara efektif untuk menekan Rusia, ataukah ini pilihan paradoks yang mempersulit solusi diplomatik jangka panjang?

Penolakan tegas Menteri Keuangan AS terhadap permintaan kerja sama ekonomi Rusia di G20 menunjukkan pesan yang jelas bahwa selama perang berlangsung, tidak ada insentif ekonomi yang akan diberikan. Ini menunjukkan bahwa AS menggunakan sanksi bukan hanya sebagai alat hukuman, tetapi sebagai leverage diplomatik untuk mengakhiri perang. AS telah menerapkan sanksi luas di sektor keuangan, energi, dan teknologi untuk memutus sumber dana perang Rusia. Sanksi ini memberikan tekanan nyata pada ekonomi Rusia sambil berfungsi sebagai alat strategis untuk negosiasi.

Namun, sanksi tidak selalu memberikan hasil yang diharapkan. Laporan dari U.S. Government Accountability Office (GAO) pada 2025 menyatakan bahwa meskipun sanksi dan kontrol ekspor telah merugikan ekonomi Rusia, Rusia belum sepenuhnya mengatasinya. Terutama di sektor penting seperti industri pertahanan, Rusia masih dapat memperoleh teknologi dan sumber daya. Ini menunjukkan bahwa sanksi bukanlah syarat yang cukup untuk mengakhiri perang.

Analisis dari MIT Security Studies Program menunjukkan paradoks bahwa perdagangan antar negara tidak sepenuhnya berhenti bahkan dalam situasi perang. Awalnya, sanksi difokuskan pada barang-barang terkait militer, tetapi seiring waktu, sanksi meluas ke barang setengah jadi dan bahan mentah. Meski demikian, beberapa perdagangan tetap berlangsung, menunjukkan bahwa efek sanksi terbatas. Ini mengisyaratkan bahwa strategi menolak kerja sama ekonomi tidak berarti pemutusan total, tetapi beroperasi dalam struktur saling ketergantungan yang kompleks.

Di masa lalu, AS dan Rusia telah menggunakan kerja sama ekonomi sebagai alat penting untuk menormalisasi hubungan diplomatik. Komisi Gore-Chernomyrdin pada 1990-an, misalnya, mendukung transisi Rusia ke ekonomi pasar dan membangun dasar hubungan kedua negara. Pengalaman sejarah ini menunjukkan bahwa kerja sama ekonomi bisa menjadi alat untuk membangun kepercayaan, bukan sekadar pertukaran keuntungan. Oleh karena itu, melanjutkan kerja sama ekonomi setelah perang bukan hanya imbalan, tetapi langkah awal dalam pemulihan hubungan.

Apakah strategi menolak kerja sama ekonomi selama perang membuat solusi diplomatik lebih sulit? Beberapa ahli berpendapat bahwa mengakhiri perang tanpa insentif ekonomi dapat melemahkan motivasi Rusia untuk bernegosiasi. Sebaliknya, menjadikan imbalan ekonomi sebagai prasyarat untuk mengakhiri perang dapat merusak ketulusan negosiasi. Kerja sama ekonomi bisa menjadi insentif untuk mengakhiri perang, tetapi juga bisa menjadi ujian ketulusan negosiasi.

Baru-baru ini, ada diskusi di Eropa dan AS tentang melanjutkan hubungan ekonomi dengan Rusia. Misalnya, Belfer Center menunjukkan kekhawatiran tentang mengaitkan kerja sama ekonomi jangka panjang dengan perjanjian damai. Jika cakupan kerja sama ekonomi melampaui penyelesaian perang, variabel yang tidak dapat dikendalikan oleh Ukraina dan sekutunya dapat terlibat. Ini menunjukkan bahwa kerja sama ekonomi seharusnya menjadi tugas setelah perdamaian, bukan syaratnya.

Strategi AS menolak kerja sama ekonomi selama perang dapat dipahami sebagai upaya untuk mempertahankan tekanan terhadap Rusia sambil mengamankan daya tawar. Namun, mengingat efek sanksi yang terbatas dan pentingnya kerja sama ekonomi dalam memulihkan kepercayaan diplomatik, melanjutkan hubungan ekonomi setelah perang harus menjadi pilihan strategis, bukan sekadar imbalan. Setelah perang berakhir, kerja sama ekonomi bisa menjadi titik awal pemulihan hubungan, tetapi tidak boleh menjadi syarat perdamaian.

Pertanyaan yang tersisa adalah bagaimana AS dan Barat akan merancang kerja sama ekonomi setelah perang berakhir. Bagaimana menyeimbangkan antara sanksi jangka pendek dan kerja sama jangka panjang, serta bagaimana mencerminkan kepentingan Ukraina. Pertanyaan-pertanyaan ini menuntut standar politik dan moral yang melampaui keuntungan ekonomi dalam merekonstruksi tatanan dunia pasca perang.

Artikel ini disusun dengan bantuan teknologi AI berdasarkan sumber yang tersedia untuk publik dan telah melalui proses verifikasi fakta dan sumber The Gist. Sumber asli tercantum di bawah. Kesalahan dan koreksi: corrections@thegist.co.kr

Sumber

Tidak Ada Kerja Sama Ekonomi Sebelum Perang Usai: Ketegasan AS dan Pertanyaannya — the gist.