Pemilu dalam Bayang-Bayang Perang: Pertanyaan dari Pemilu Duma Rusia

Pemilu Duma Negara Rusia yang diadakan dari 18 hingga 20 September 2026 tampak seperti agenda politik rutin. Namun, muncul pertanyaan apakah pemilu ini berfungsi lebih dari sekadar prosedur politik, tetapi sebagai alat untuk membenarkan perang secara institusional dan membungkusnya sebagai 'kehendak rakyat'.

Pemilu ini memiliki makna simbolis karena merupakan pemilu Duma pertama sejak invasi besar-besaran Rusia pada 2022. Dalam konteks perang yang berkepanjangan, pemilu ini menanyakan apa arti perang dalam sistem politik yang telah menjadi rutinitas. Ini bukan hanya acara politik yang meminjam bentuk pemilu, tetapi menimbulkan pertanyaan apakah ini berfungsi sebagai alat untuk membenarkan perang secara institusional.

Pemilu ini digunakan Rusia sebagai sarana untuk memperkuat 'integrasi' wilayah pendudukan Ukraina. Untuk pertama kalinya, daerah pendudukan seperti Donetsk, Luhansk, Zaporizhzhia, dan Kherson memiliki daerah pemilihan Duma, memungkinkan penduduk setempat mengirim perwakilan ke parlemen federal. Ini adalah bagian dari proses yang menginstitusionalisasi serangkaian langkah dari 'pendudukan→naturaliasi→pemungutan suara paksa→deklarasi aneksasi→pemberian hak perwakilan federal', yang berfungsi sebagai alat strategis untuk memperkuat legitimasi politik perang.S1

Sebagai alat legitimasi institusional, pemilu ini bertujuan untuk membungkus perang sebagai 'pilihan rakyat'. Kremlin memanfaatkan pemilu untuk memamerkan dukungan publik terhadap perang dan memastikan 'alasan sah' untuk melanjutkan perang. Banyak veteran perang yang berpartisipasi sebagai kandidat, dan kampanye pemilu menekankan 'kemenangan untuk perang'.S2,S3

Namun, pertanyaan tetap ada apakah pemilu ini benar-benar mencerminkan opini publik atau hanya pertunjukan politik yang dikendalikan. Partai anti-perang seperti Yabloko sudah dikecualikan dari pemilu, dan pengawasan pemilu independen praktis telah hilang. Meskipun pemilu diadakan, keragaman politik dan persaingan ditekan dengan ketat.S4,S5

Apakah pemilu yang dikendalikan seperti ini dapat berfungsi sebagai alat untuk memberikan 'legitimasi politik'? Kremlin mungkin mengklaim telah mendapatkan dukungan publik untuk perang melalui pemilu, tetapi kenyataannya adalah ketidakpuasan publik meningkat di tengah kelelahan perang dan kesulitan ekonomi. Survei menunjukkan bahwa efek konsolidasi (rally-around-the-flag) semakin memudar, dan kenaikan dukungan untuk Yabloko mencerminkan hal ini.S6,S7

Meskipun demikian, Kremlin terus berusaha memperkuat legitimasi perang melalui pemilu. Fakta bahwa hasil pemilu dapat diprediksi menunjukkan betapa canggihnya sistem ini dirancang. Pemilu berfungsi sebagai penutup politik untuk melanjutkan perang, yang di luar negeri dibungkus sebagai 'prosedur demokratis', tetapi secara internal berfungsi sebagai alat untuk mempertahankan kekuasaan dan membenarkan perang.S8,S9

Pemilu ini hanyalah satu adegan yang menunjukkan institusionalisasi perang. Seiring perang meresap ke dalam sistem politik, pemilu tidak lagi menjadi alat untuk menanyakan kehendak rakyat, tetapi berubah menjadi alat legitimasi politik untuk melanjutkan perang. Semakin sering pemilu seperti ini diulang, perang akan menjadi kenyataan politik dan institusional. Pembaca diharapkan terus mempertanyakan bagaimana perang meresap ke dalam institusi dan bagaimana institusi tersebut membenarkan perang.