Security
Serangan Rusia di Zaporizhzhia: Di Mana Kehidupan Sipil?

Pada 10 Oktober, serangan udara Rusia di Zaporizhzhia menewaskan sedikitnya 20 orang, termasuk tiga anak. Kejadian ini bukan sekadar bentrokan militer, tetapi menunjukkan realitas struktural di mana kehidupan sipil dianggap sebagai 'kerugian sampingan' perang. Mengapa Zaporizhzhia menjadi target berulang untuk wilayah sipil, dan bagaimana masyarakat internasional berupaya mencegah serangan ini? Pertanyaan ini memicu refleksi mendalam tentang etika perang dan efektivitas hukum internasional.
Zaporizhzhia sering menjadi target serangan Rusia karena posisinya yang strategis. Terletak di sepanjang Sungai Dnipro, kota ini merupakan pusat transportasi dan industri di Ukraina selatan serta memiliki kepentingan militer dan ekonomi sebagai penghubung dengan Semenanjung Krimea. Nilai strategis ini menyebabkan kedekatan fisik antara wilayah sipil dan sasaran militer, yang mengakibatkan seringnya terjadi korban sipil.
Sejak invasi besar-besaran Rusia pada Februari 2022, Zaporizhzhia menjadi sasaran utama misil jarak jauh, drone, dan rudal jelajah. Pada Oktober 2022, satu serangan menewaskan 13 orang dan melukai 89 lainnya, dan serangan serupa terus berlanjut. Serangan berulang terhadap wilayah sipil ini bukan sekadar 'kesalahan', tetapi mencerminkan realitas medan perang di mana sasaran strategis dan ruang sipil bercampur.
Pada Mei 2026, rudal jelajah Kh-101 menghantam Zaporizhzhia, menewaskan 12 orang termasuk dua anak dan melukai 43 lainnya. Penggunaan senjata presisi tinggi namun tetap menimbulkan korban sipil menunjukkan bahwa sasaran militer telah meresap ke dalam ruang sipil. Di medan perang di mana batas antara sipil dan militer kabur, dalih 'serangan presisi' justru menjadi alat untuk membenarkan korban sipil.
Kesaksian penduduk setempat menyoroti masalah struktural ini. Seorang penduduk mengatakan, "Tentara tinggal tepat di sebelah apartemen kami." Di kota garis depan, kenyataan bahwa infrastruktur militer dan perumahan sipil bercampur membuat korban sipil tak terhindarkan ketika sasaran serangan tidak jelas. Ini menunjukkan betapa mudahnya kehidupan sipil dikorbankan dalam 'arus' perang.
Masyarakat internasional telah menetapkan berbagai norma untuk melindungi warga sipil. Misalnya, Kantor Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia (OHCHR) dalam laporan 2024 menunjukkan bahwa misil jarak jauh dan serangan udara adalah penyebab utama meningkatnya korban anak-anak. Kenyataan bahwa perlindungan sipil di kota seperti Zaporizhzhia tidak memadai menunjukkan bahwa hukum internasional hanya bersifat deklaratif.
Hukum internasional menuntut pemisahan antara sasaran militer dan sipil serta kepatuhan terhadap prinsip proporsionalitas. Namun, dalam kenyataannya, dalih teknis 'senjata presisi' sering kali menjadi alat untuk menyembunyikan korban sipil. Di lingkungan di mana sasaran sipil dan militer bercampur, standar untuk menilai legitimasi serangan menjadi kabur.
Untuk mengatasi batasan ini, respons internasional harus diperkuat secara teknis dan politis. Misalnya, diperlukan penetapan 'zona aman' untuk melindungi warga sipil, sistem peringatan sebelum serangan, serta investigasi independen dan penuntutan tanggung jawab setelah serangan. Namun, hingga kini, perangkat ini hanya bersifat deklaratif dan kurang memiliki kekuatan eksekusi yang nyata.
Dalam serangan 10 Oktober ini, tim penyelamat berjuang mencari korban selamat di antara puing-puing bangunan yang runtuh. Selain korban tewas, ada juga yang terluka parah dan hilang, dan skala kerusakan akan semakin jelas seiring waktu. Kehidupan sipil hanya dicatat sebagai 'statistik' perang, sementara penderitaan mereka terus berlanjut di lapangan.
Saat kita mengonsumsi tragedi ini sebagai berita biasa, penderitaan warga sipil menjadi 'keseharian' lain. Namun, kejadian ini harus memicu pertanyaan tentang etika perang, efektivitas hukum internasional, dan bagaimana perang secara struktural mengancam kehidupan sipil. Tragedi di Zaporizhzhia meninggalkan pertanyaan yang harus terus kita tanyakan bahkan setelah perang berakhir.
Artikel ini disusun dengan bantuan teknologi AI berdasarkan sumber yang tersedia untuk publik dan telah melalui proses verifikasi fakta dan sumber The Gist. Sumber asli tercantum di bawah. Kesalahan dan koreksi: corrections@thegist.co.kr
Sumber
- S1 — dw.com· diakses 2026-10-10
- S2 — Deutsche Welle2026-10-10 · diakses 2026-10-10
- S3 — Wikipedia2026-02-01 · diakses 2026-10-10
- S4 — UkraineWorld2026-02-01 · diakses 2026-10-10
- S5 — Kyiv Independent2026-09-27 · diakses 2026-10-10
- S6 — OHCHR2025-03-21 · diakses 2026-10-10