the gist.
Hanya yang berubah di dunia hari ini

Politics

Antara 'Tunjukkan Wajah' dan 'Batas Integrasi': Kebijakan Sekolah Meloni yang Memicu Pertanyaan

25 September 2026·3 menit baca
Illustration: The Gist · Ilustrasi editorial yang dibuat dengan AI

Perdana Menteri Italia Giorgia Meloni mengumumkan rencana untuk melarang burqa dan niqab di sekolah serta membatasi proporsi siswa asing dalam kelas. Ini menimbulkan pertanyaan: apakah regulasi demi integrasi benar-benar mempromosikan integrasi? Kebijakan ini bukan hanya soal efektivitas, tetapi juga menguji dasar kepercayaan sosial dan koeksistensi multikultural.

Pada 20 September 2026, Perdana Menteri Meloni mengumumkan di acara organisasi pemuda sayap kanan bahwa akan ada langkah-langkah baru yang akan diajukan ke kabinet. Langkah-langkah ini termasuk larangan burqa dan niqab di sekolah, penetapan batas jumlah siswa asing, dan kewajiban belajar bahasa Italia bagi orang tua siswa asing yang kesulitan berintegrasi. Meloni menegaskan bahwa "di Italia, tidak ada yang bisa pergi ke sekolah dengan menutupi wajah" dan menambahkan bahwa "anak-anak Italia tidak boleh menjadi minoritas dan terpinggirkan."

Langkah-langkah ini tampak seperti upaya 'pemulihan ketertiban' untuk integrasi, tetapi sejak 2010, sudah ada pedoman dari Kementerian Pendidikan yang merekomendasikan agar siswa asing tidak melebihi 30% di kelas. Meloni ingin menjadikannya hukum, tetapi dampaknya masih belum jelas. Di daerah dengan proporsi siswa asing yang tinggi, penerapan kebijakan ini bisa jadi sulit, menimbulkan pertanyaan tentang efektivitasnya.

Secara keseluruhan, siswa asing hanya sekitar 11,6% dari total siswa di Italia, tetapi ada variasi besar antar daerah. Di beberapa wilayah utara, ada sekolah di mana siswa asing melebihi 30-40%. Dengan kenyataan ini, penerapan batas hukum secara seragam bisa dianggap mengabaikan keadilan pendidikan dan realitas lokal.

Apakah Integrasi Membuka Pintu untuk Eksklusi?

Larangan burqa dan niqab, yang diklaim untuk kesetaraan perempuan dan identitas nasional, bisa dilihat sebagai langkah yang menargetkan ekspresi agama minoritas. Italia sudah memiliki undang-undang sejak 1975 yang melarang pakaian yang menyulitkan identifikasi wajah, dan putusan 2008 menyatakan bahwa wajah dapat ditutupi untuk alasan agama tetapi harus dibuka saat identifikasi. Langkah Meloni tampaknya memperkuat kerangka hukum ini, tetapi ada kekhawatiran bahwa ini bisa bertentangan dengan kebebasan berekspresi agama.

Contoh dari negara lain di Eropa, seperti Prancis, yang melarang jilbab di sekolah negeri, telah diakui oleh Pengadilan Hak Asasi Manusia Eropa sebagai langkah yang sesuai dengan nilai sosial 'hidup bersama'. Namun, bagaimana kebijakan ini membatasi partisipasi pendidikan dan otonomi perempuan minoritas masih menjadi perdebatan.

Sebaliknya, suara dari lapangan pendidikan menyoroti kesulitan praktis. Asosiasi kepala sekolah menunjukkan bahwa batas hukum sulit diterapkan secara teknis, dan oposisi mengkritik bahwa langkah ini mengabaikan masalah pendidikan yang sebenarnya—seperti kekurangan anggaran, fasilitas yang buruk, dan kekurangan guru—dan hanya berfungsi sebagai alat propaganda ideologis.

Konteks Politik Kebijakan dan Strategi Pemilu

Langkah-langkah ini lebih dari sekadar kebijakan pendidikan; ini dibaca sebagai strategi politik menjelang pemilu 2027. Meloni berusaha memperkuat identitas sayap kanan dan menanggapi kebangkitan partai ekstrem kanan 'Fratelli d'Italia (FN)'. FN telah menuntut larangan burqa di sekolah sejak Juli.

Kebijakan yang lebih berfungsi sebagai pesan politik daripada bantuan nyata bagi pendidikan ini berisiko memicu perpecahan atas nama integrasi. Di masyarakat multikultural, perintah untuk 'menunjukkan wajah' bisa dilihat sebagai sinyal penindasan kebebasan identitas.

Jika kebijakan bertujuan untuk integrasi, pendekatannya harus meningkatkan kualitas pendidikan dan mengurangi hambatan bahasa dan budaya. Dukungan bahasa dan budaya untuk orang tua dan siswa, peningkatan kapasitas guru, dan program integrasi yang disesuaikan dengan daerah bisa menjadi alternatif yang lebih efektif. Namun, kebijakan Meloni lebih menekankan pada 'kontrol' dan 'penetapan batas'.

Apakah perintah untuk menunjukkan wajah bisa menjadi awal dari integrasi? Atau apakah itu menjadi batas lain yang memisahkan 'kita' dan 'mereka'? Pertanyaan ini tidak hanya tentang kebijakan pendidikan Italia, tetapi juga tentang bagaimana masyarakat multikultural akan hidup berdampingan di masa depan.

Artikel ini disusun dengan bantuan teknologi AI berdasarkan sumber yang tersedia untuk publik dan telah melalui proses verifikasi fakta dan sumber The Gist. Sumber asli tercantum di bawah. Kesalahan dan koreksi: corrections@thegist.co.kr

Sumber

Antara 'Tunjukkan Wajah' dan 'Batas Integrasi': Kebijakan Sekolah Meloni yang Memicu Pertanyaan — the gist.