Security
Di Balik Pengusiran Hebron: Keamanan atau Kalkulasi Politik?

Pengusiran lebih dari 1.500 warga Palestina di Hebron oleh militer Israel menimbulkan pertanyaan apakah ini sekadar respons keamanan atau kalkulasi politik menjelang pemilu, atau mungkin kombinasi keduanya. Pertanyaan ini mengarahkan kita untuk melihat lebih jauh ke latar belakang, motif, isu hukum internasional, dan dampak masa depan dari peristiwa ini.
Pengusiran paksa di Hebron terjadi setelah serangan oleh kelompok bersenjata Palestina yang menewaskan dua tentara Israel. Militer Israel melancarkan operasi besar-besaran di sekitar lokasi serangan, memaksa sekitar 1.500 penduduk dari daerah Al-Zaladah dan Ein Dir Bahar untuk mengungsi. Sekitar 2.500 orang tinggal di daerah tersebut, dan lebih dari 1.000 orang lainnya terancam pengusiran. Laporan tentang perempuan, anak-anak, dan orang tua yang terpaksa tinggal di jalanan menunjukkan dampak kemanusiaan dari tindakan ini.
The Guardian menyoroti bahwa operasi ini memiliki karakteristik 'hukuman kolektif'. Sekitar 35 hektar wilayah hancur dan ratusan keluarga diusir. Perdana Menteri Israel, Netanyahu, menyatakan akan 'menghancurkan' wilayah tersebut, sementara Menteri Keuangan sayap kanan, Smotrich, menyerukan kampanye militer penuh seperti di Gaza dan Lebanon. Pernyataan ini menunjukkan bahwa tindakan ini lebih dari sekadar respons keamanan, tetapi juga memiliki pesan politik.
Times of Israel menganalisis bahwa operasi ini harus dipahami dalam konteks politik menjelang pemilu. PM Netanyahu mengumumkan akan ada 'kejutan besar' dan berencana merapikan daerah yang menjadi basis teroris dengan model 'kamp pengungsi', mirip dengan operasi di kamp pengungsi di Tepi Barat Yordania Utara pada tahun 2025. Penduduk setempat mengkritik bahwa operasi ini digunakan sebagai alat politik untuk memenangkan pemilu.
Kementerian Luar Negeri Palestina memperingatkan bahwa tindakan ini bisa menjadi bentuk baru dari 'pengusiran massal' yang berulang sejak Nakba 1948. Ini bukan hanya respons militer, tetapi juga memiliki makna simbolis yang membangkitkan trauma sejarah. Seruan kepada masyarakat internasional menekankan bahwa ini bukan sekadar konflik, tetapi masalah struktural yang mengancam identitas nasional dan hak hidup.
Kantor Hak Asasi Manusia PBB melaporkan bahwa lebih dari 1.500 warga Palestina telah diusir dari Tepi Barat tahun ini. Angka ini mewakili sepertiga dari total pengusiran paksa, menunjukkan bahwa peristiwa Hebron adalah bagian dari tren berkelanjutan. Ada juga peringatan bahwa pengusiran paksa warga sipil di wilayah pendudukan dapat dianggap sebagai kejahatan perang menurut hukum internasional.
Organisasi hak asasi manusia Israel, B'Tselem, mengkritik tindakan ini sebagai 'hukuman kolektif' dan kemungkinan pelanggaran hukum internasional. Mereka mendesak intervensi internasional segera, menekankan bahwa ini bukan sekadar respons keamanan, tetapi masalah kompleks yang mencakup isu hukum dan moral.
Le Monde melaporkan bahwa kekerasan pemukim dan operasi militer baru-baru ini berfungsi seperti 'pembersihan rutin' di wilayah Palestina. Istilah 'tsunami teror Yahudi' mengindikasikan bahwa operasi Hebron ini mungkin bukan respons sesaat, tetapi bagian dari strategi sistematis untuk mengusir warga Palestina secara bertahap.
Dalam konteks ini, tindakan ini tampaknya merupakan hasil dari kalkulasi politik dan logika keamanan yang saling terkait. Jelas bahwa pemimpin politik menjelang pemilu berusaha menanamkan citra keamanan kepada pemilih melalui 'tindakan tegas'. Sementara itu, alasan 'penghapusan infrastruktur teror' memberikan legitimasi militer dan meredam kritik internasional.
Peristiwa ini tidak akan berakhir sebagai operasi militer di satu wilayah saja. Dampaknya dapat sangat bervariasi tergantung pada respons masyarakat internasional, terutama intervensi PBB dan organisasi hak asasi manusia, serta perubahan politik dalam negeri Israel dan hasil pemilu. Selain itu, bagaimana perlawanan dan protes di dalam masyarakat Palestina diorganisir dan menyebar juga menjadi perhatian penting.
Pengusiran Hebron ini terjadi di persimpangan antara keamanan dan politik. Terlalu kompleks untuk dianggap sebagai respons militer semata, dengan latar belakang, pernyataan, dan implikasi hukum internasional yang menyertainya. Pembaca diajak untuk merenungkan bagaimana logika keamanan negara dapat berubah menjadi alat politik, dan bagaimana hak-hak sipil dapat dikorbankan dalam proses tersebut.
Artikel ini disusun dengan bantuan teknologi AI berdasarkan sumber yang tersedia untuk publik dan telah melalui proses verifikasi fakta dan sumber The Gist. Sumber asli tercantum di bawah. Kesalahan dan koreksi: corrections@thegist.co.kr
Sumber
- S1 — Arab News2026-10-24 · diakses 2026-10-24
- S2 — The Guardian2026-10-24 · diakses 2026-10-24
- S3 — The Times of Israel2026-10-24 · diakses 2026-10-24
- S4 — United Nations2026-09-01 · diakses 2026-10-24
- S5 — Arab News2026-10-23 · diakses 2026-10-24
- S6 — Le Monde2026-10-18 · diakses 2026-10-24